PKL (Praktik Kerja Lapangan)

Pembelajaran bagi Peserta Didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

1. Menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada Peserta Didik.
2. Meningkatkan kompetensi Peserta Didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
3. Menyiapkan kemandirian Peserta Didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

1. Inti kejuruan bagi Peserta Didik SMK/MAK.
2. Keterampilan bagi Peserta Didik SMALB.
3. Pilihan atau tambahan bagi Peserta Didik LKP.

1. Praktik kerja lapangan merupakan program pembelajaran.
1. Inti kejuruan bagi peserta didik SMK/MAK.
2. Keterampilan bagi peserta didik SMALB.
3. Pilihan atau tambahan bagi peserta didik LKP.
2. Praktik kerja lapangan diselenggarakan oleh SMK/MAK, SMALB, dan LKP bekerja sama dengan dunia kerja yakni dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya baik di dalam dan/atau di luar negeri.
3. Praktik kerja lapangan dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
4. Praktik kerja lapangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Penilaian.
4. Monitoring dan Evaluasi.

1. Dunia Usaha.
2. Dunia Industri.
3. Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
4. Lnstansi pemerintah.
5. Lembaga lainnya.

Bagi penyandang disabilitas menurut Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti PKL. Dunia kerja menyediakan akomodasi yang layak untuk pemenuhan kebutuhan ragam disabilitas Peserta Didik dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Pemenuhan akomodasi yang layak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Penyelenggaraan PKL dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
2. PKL yang dilaksanakan secara luring dilakukan dengan praktik pembelajaran secara langsung oleh Peserta Didik di dunia kerja.
3. PKL yang dilaksanakan secara daring diperuntukkan bagi pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, PKL dapat dilaksanakan secara daring dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah:
1. Bencana alam.
2. Bencana non-alam.
3. Kondisi geografis.
4. Pelaksanaan PKL secara daring dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dunia kerja.

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Penilaian.
4. Monitoring dan Evaluasi.

Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta. Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta. Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1793. agar setiap orang mengetahuinya.

LATAR BELAKANG

1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perlu pembelajaran di luar satuan pendidikan formal dan nonformal melalui praktik kerja lapangan.
2. Bahwa untuk penyelenggaraan praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur praktik kerja lapangan bagi peserta didik.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.

DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).